https://bandung.times.co.id/
Berita

Bupati Bandung Barat Batalkan Kenaikan Tunjangan DPRD, Aspirasi Masyarakat Fokus Utama

Selasa, 23 September 2025 - 17:30
Bupati Bandung Barat Batalkan Kenaikan Tunjangan DPRD, Aspirasi Masyarakat Fokus Utama Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail resmi membatalkan rencana kenaikan tunjangan DPRD KBB setelah menuai kritik publik. Anggaran dialihkan untuk program prioritas masyarakat (FOTO: Times Jabar /Deni Supriatna).

TIMES BANDUNG, BANDUNG BARAT – Rencana kenaikan tunjangan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya dibatalkan. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, pada Minggu (21/9/2025).

Jeje menegaskan, keputusan pembatalan itu diambil setelah melakukan kajian mendalam serta mendengarkan aspirasi masyarakat, sekaligus mengikuti arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan arahan Kemendagri untuk mengevaluasi kenaikan tunjangan dewan, maka saya menyampaikan bahwa kenaikan tunjangan tersebut dibatalkan,” kata Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail. 

Menurutnya, hasil kajian internal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa alokasi anggaran daerah lebih baik diarahkan pada program-program prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

“Secara prinsip, saya sepakat bahwa anggaran daerah harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Polemik Kenaikan Tunjangan

Rencana kenaikan tunjangan DPRD KBB sebelumnya memicu gelombang kritik publik. Masyarakat menilai kebijakan tersebut tidak peka terhadap kondisi ekonomi yang sedang sulit.

Berdasarkan rancangan awal, total tunjangan anggota DPRD naik dari Rp75,6 juta menjadi Rp83,5 juta per bulan. Rinciannya, tunjangan perumahan sebesar Rp45,8 juta, transportasi Rp23 juta, serta tunjangan komunikasi intensif Rp14,7 juta. Sementara itu, Ketua DPRD direncanakan mendapat tunjangan rumah Rp53 juta plus transportasi Rp29 juta per bulan.

Kebijakan itu dianggap publik sebagai keputusan yang berpotensi menjadi “blunder politik” dan mencoreng citra pemerintah daerah.

Kepercayaan Publik Dipulihkan

Dengan adanya pembatalan ini, Pemkab Bandung Barat berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan arah kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

“Alokasi anggaran akan lebih difokuskan untuk program prioritas masyarakat, bukan untuk menaikkan tunjangan dewan,” pungkasnya.***

 

 

Pewarta : Deni Supriatna
Editor : Faizal R Arief
Tags

Berita Terbaru

icon TIMES Bandung just now

Welcome to TIMES Bandung

TIMES Bandung is a PWA ready Mobile UI Kit Template. Great way to start your mobile websites and pwa projects.