TIMES BANDUNG, TASIKMALAYA – Dugaan kasus eksploitasi anak atau child grooming yang menyeruak dari jagat media sosial kembali menyita perhatian publik. Kali ini, sorotan tertuju pada konten viral berjudul 'Sewa Pacar' yang diduga melibatkan pelajar di bawah umur, diproduksi oleh SL, seorang pegiat media sosial asal Kota Tasikmalaya.

Konten tersebut menuai kecaman luas dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pegiat perlindungan anak, tokoh agama, hingga wakil rakyat di DPRD Kota Tasikmalaya. 

Banyak pihak menilai, skenario konten tersebut tidak hanya tidak mendidik, tetapi juga berpotensi melanggar norma agama, sosial, bahkan hukum, khususnya terkait perlindungan anak.

Fenomena viralnya konten “Sewa Pacar” menjadi pemantik diskusi serius tentang batas etika dalam produksi konten digital. Dalam skenario yang beredar, anak-anak atau pelajar diduga dijadikan objek konten dengan narasi yang dinilai tidak pantas dan mengarah pada dugaan pelecehan serta eksploitasi psikologis.

Isu ini pun mendorong berbagai elemen masyarakat untuk melakukan advokasi terhadap korban, termasuk dengan melaporkan SL kepada pihak berwenang agar kasus tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, H. Yadi Mulyadi, SH, menyampaikan keprihatinan sekaligus kecamannya terhadap konten tersebut. 

Ia mengapresiasi langkah berbagai pihak yang berani mengadvokasi korban dan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Menurut Yadi, pilihan skenario “Sewa Pacar” yang melibatkan anak di bawah umur jelas merupakan tindakan yang salah kaprah.

“Di mata saya, pilihan skenario konten tersebut sangat tak mendidik serta telah melabrak norma agama maupun lingkungan sosial,” tegas Yadi saat dimintai tanggapan terkait kegaduhan konten tersebut, Selasa (27/1/2026).

Yadi juga menyoroti realitas era digital yang saat ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ia mengakui, media sosial telah menjadi alternatif ladang penghidupan di tengah lesunya investasi dan terbatasnya lapangan kerja formal.

“Ya kita semua perlu banyak bersyukur dengan perkembangan teknologi. Tetapi goal atau output yang hendak dibidik jangan seenaknya dan malah melabrak norma serta rasa keadilan,” ujarnya.

Namun demikian, Yadi menegaskan bahwa ketika anak di bawah umur dilibatkan dalam konten dengan skenario yang tidak mendidik dan mengarah pada dugaan pelecehan seksual, maka hal tersebut tidak dapat ditoleransi.

Ia menyebut, praktik semacam itu tidak hanya melanggar norma agama dan sosial, tetapi juga berpotensi menabrak regulasi tentang perlindungan anak.

“Kalau konten yang diproduksi menyerempet ke wilayah menyimpang, seperti mengeksploitasi bagian yang dilindungi dari diri objek, saya mendesak agar ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang semestinya agar jadi pembelajaran,” kata Yadi.

Menurutnya, dunia kreatif digital sejatinya menyediakan ruang luas untuk ide-ide positif, edukatif, dan inspiratif, bahkan untuk tujuan komersial sekalipun.

“Karena saya kira masih banyak ide lain yang lebih positif untuk dijadikan konten, termasuk untuk tujuan komersil,” tambahnya.

Lebih jauh, Yadi mengingatkan para kreator agar tidak tergoda memilih narasi sensasional dan menyimpang demi mengejar viralitas instan. Ia meyakini, dengan narasi yang kreatif, sejuk, serta pemilihan diksi yang tepat, sebuah konten justru akan memberikan dampak positif tanpa memicu kegaduhan.

“Orientasi memilih narasi sensasional dan menyimpang agar cepat viral perlu dihindari. Saya yakin dengan niat untuk kebaikan, output yang didapat juga insyaallah baik dan besar kemungkinan jadi amal baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, meski hasil sebuah konten tidak selalu linear dengan harapan, namun niat dan skenario yang baik tetap menjadi fondasi utama. Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan dan masyarakat, Yadi menilai pentingnya menjaga narasi positif tentang Kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai kota santri.

“Kami berharap banyak narasi soal keberadaan kota santri yang bisa menyebarkan citra positif, narasi yang menginspirasi dan mengedukasi masyarakat,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa miliaran orang di seluruh dunia berinteraksi setiap hari di ruang digital, bertukar informasi, hiburan, dan gagasan.

“Saya kira tak sedikit warganet butuh konten positif, konstruktif, serta jauh dari narasi negatif atau misinformasi yang seringkali menyesatkan. Jadi jangan khawatir kurang follower, banyak juga follower baik kok,” ucapnya

Pandangan serupa disampaikan oleh anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi. Ia menilai, pesatnya perkembangan teknologi digital harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang memadai. “Prinsipnya digital marketing, harus digunakan dengan baik,” ungkap Kepler.

Terkait pengawasan, Kepler mendorong Kominfo Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan intensitas pengawasan terhadap konten-konten digital yang beredar di ruang publik.

Menurutnya, tantangan dunia digital tidak hanya berhenti pada persoalan kreator konten, tetapi juga mencakup persoalan lain seperti judi online (judol) dan pinjaman online ilegal, yang memerlukan pengawasan maksimal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kasus dugaan eksploitasi anak dalam konten “Sewa Pacar” menjadi pengingat keras bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital harus diimbangi dengan tanggung jawab moral, sosial, dan hukum. 

Anak, sebagai kelompok rentan, wajib mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk eksploitasi, termasuk dalam industri konten media sosial.
Di tengah derasnya arus digitalisasi, suara DPRD Kota Tasikmalaya ini menegaskan satu pesan penting: kreativitas tidak boleh tumbuh dengan mengorbankan nilai kemanusiaan. (*)