TIMES BANDUNG, BANDUNG – Industri keuangan syariah di Jawa Barat terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang 2025. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat (OJK Jabar), Darwisman, mengungkapkan bahwa posisi keuangan syariah di provinsi ini mencerminkan optimisme besar terhadap masa depan ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah.

“Total aset perbankan syariah di Jawa Barat telah mencapai Rp125 triliun, tumbuh 11,13 persen secara tahunan. Sementara pembiayaannya mencapai Rp73 triliun, dengan porsi pembiayaan untuk sektor UMKM sebesar 14,5 persen,” ujar Darwisman dalam pembukaan kegiatan Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Bandung bertajuk Tebar Berkah, Tebar Manfaat, di Trans Studio Mall, Bandung, Sabtu (02/08/2025).

Di sektor industri keuangan non-bank, Jawa Barat tercatat memiliki 12 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan total aset mencapai Rp67,57 miliar dan pembiayaan senilai Rp22,73 miliar. Tingkat pembiayaan bermasalah pun masih berada dalam batas wajar di angka 5,10 persen per Maret 2025.

SYAFIF Goes to Bandung (Syariah Financial Fair Goes to School and UMKM) menjadi ajang strategis dalam memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk keuangan syariah secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini melibatkan 25 pelaku usaha jasa keuangan syariah dari berbagai sektor seperti perbankan, pasar modal, asuransi, pegadaian, hingga fintech. Selain pameran, rangkaian acara juga mencakup edukasi publik melalui talkshow, peluncuran produk, hingga aktivitas keluarga seperti lomba mewarnai, angklung, menyanyi, dan fashion show.

“Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, terutama generasi muda. Oleh karena itu, kami mencanangkan pembukaan rekening syariah bagi pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau Kejar, yang didukung oleh enam bank syariah di Jawa Barat dan ditargetkan menyasar seribu sekolah dari tingkat SD hingga SMA sederajat,” jelas Darwisman.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam membentuk kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan sejak dini. Tak hanya itu, sinergi lintas lembaga juga diperkuat melalui penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EFIK), yang melibatkan OJK, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEDEX), serta pelaku industri jasa keuangan.

“Kami berharap kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga momentum untuk membentuk kolaborasi yang lebih luas antar perbankan, lembaga pembiayaan, fintech syariah, UMKM, dan industri halal, demi membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih dinamis dan inovatif,” tambahnya.

Dalam laporan terpisah, Darwisman juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam layanan keuangan syariah. Ia berharap layanan keuangan di masa depan akan semakin transparan, beretika, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z.

OJK Jabar, menurutnya, telah aktif menjalin kemitraan dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta Kantor Kementerian Agama, sekolah Islam, hingga pondok pesantren dalam rangka memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah. Salah satu implementasi dari program EFIK di 2025 adalah kegiatan “Gerak Syariah” di Pesantren Arisalah, Ciamis, serta “Gebyar Ramadan” di Pesantren Muhammadiyah, Garut.

Menariknya, OJK juga mulai mengembangkan pemberdayaan ekonomi pesantren melalui komoditas unggulan. Salah satu contoh adalah budidaya pisang yang diproyeksikan menjadi bagian dari ekosistem bisnis pesantren.

“Dengan keterlibatan pesantren yang memiliki lahan produktif, kami ingin membangun ekosistem keuangan syariah yang tidak hanya mendidik, tetapi juga memberdayakan. Harapannya, pondok pesantren dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal berbasis syariah,” pungkas Darwisman.

Langkah-langkah strategis yang digagas OJK Jabar ini diharapkan menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan Jawa Barat sebagai salah satu poros utama pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.(*)