CIMAHI – Kota Cimahi menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) se-Jawa Barat di Mal Pelayanan Publik (MPP), Jum'at  (24/4/2026). Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebagai upaya penguatan perlindungan data kependudukan.

Rakor dihadiri kepala Disdukcapil kabupaten/kota se-Jawa Barat dan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pengelolaan administrasi kependudukan serta mendorong layanan digital yang aman dan terintegrasi.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, Tata Irawan Subandi, menyebut rakor ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan data. “Forum ini juga menjadi sarana berbagi praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di daerah,” ujarnya.

Wakil Wali (Wawali) Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan keamanan data merupakan aspek krusial di era digital. Menurutnya, data kependudukan memiliki nilai strategis tinggi sehingga harus dilindungi dengan sistem yang andal.

“Data kependudukan sangat penting dan sensitif. Jika sistem keamanannya kuat, integrasi dengan berbagai layanan dapat dilakukan secara optimal,” ujarnya.

Baca juga

Penyekapan Perempuan di Bandung Jadi Sorotan, Fahira Idris Minta Penanganan Maksimal

Ia menambahkan, Indonesia telah memiliki fondasi kuat melalui KTP elektronik (e-KTP), namun tantangan berikutnya adalah integrasi data yang tetap menjamin keamanan. “Kita sudah selangkah lebih maju. Tantangannya adalah integrasi data tanpa menimbulkan risiko kebocoran,” tegasnya.

Adhitia juga mengingatkan tingginya nilai data kependudukan berpotensi memicu kerawanan, terutama jika integrasi melalui chip e-KTP belum didukung sistem keamanan yang memadai. Risiko peretasan meningkat seiring tingginya nilai data di pasar gelap global.

Karena itu, pemerintah perlu berhati-hati dalam membuka akses integrasi data. Penguatan keamanan siber, enkripsi, dan autentikasi ketat menjadi prasyarat utama.

Terkait penunjukan Cimahi sebagai tuan rumah, Adhitia menyatakan hal tersebut merupakan bentuk kepercayaan atas kinerja pelayanan Disdukcapil Kota Cimahi. “Ini kebanggaan bagi kami. Kehadiran seluruh kepala Disdukcapil se-Jawa Barat menunjukkan pengakuan terhadap pelayanan kami,” katanya.

Baca juga

Upaya Persempit Ruang Gerak Pelaku Kejahatan, Pemkot Bandung Aktifkan Siskamling dan Ronda Malam

Ia menambahkan, capaian layanan administrasi kependudukan di Cimahi tergolong tinggi. Target nasional perekaman data sebesar 80 persen telah terlampaui hingga lebih dari 99 persen. Capaian Kartu Identitas Anak (KIA) juga melampaui target nasional 60 persen dengan realisasi mencapai 99,6 persen.

“Ini menunjukkan pelayanan berjalan cepat, akurat, dan transparan. Kami termasuk yang terdepan,” ungkapnya.

Selain itu, Cimahi juga telah meraih predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebagai wujud komitmen dalam membangun pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.(*)