BANDUNG – BKKBN bersama pemerintah daerah memperkuat langkah percepatan penurunan stunting di Jawa Barat. Penyusunan langkah dilakukan melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana 2026. Forum ini menjadi titik konsolidasi lintas sektor untuk mendorong intervensi yang lebih terarah dan berdampak langsung ke masyarakat.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan prevalensi stunting secara signifikan pada tahun ini. Ia menyebut capaian sebelumnya menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh.

“Tahun lalu kita berhasil menurunkan angka stunting hingga 5,8 persen, tertinggi secara nasional. Ini harus kita lanjutkan dengan kerja nyata agar target menunjukkan angka di bawah 10 persen bisa tercapai,” ujar Erwan usai pembukaan Rakorda.

Menurut dia, target besar yang diusung Pemprov Jabar tidak hanya menekan angka stunting, tetapi juga mencegah munculnya kasus baru. Ia bahkan menegaskan visi “zero stunting baru” sebagai arah kebijakan pembangunan kesehatan keluarga di Jawa Barat.

Upaya tersebut diperkuat melalui berbagai program intervensi, salah satunya program MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini dinilai strategis karena menyentuh langsung kelompok paling rentan terhadap risiko stunting.

Erwan menekankan pentingnya dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga tenaga pendamping di lapangan agar program berjalan efektif.

Baca juga

Dorong Transformasi Total Birokrasi Jabar, Sekda Herman Ingatkan Peningkatan Kapasitas SDM

“Kita harus memastikan intervensi ini tepat sasaran. Dukungan dari pusat, daerah, hingga tim pendamping keluarga menjadi kunci agar program berjalan optimal,” katanya, Kamis (26/02/2026). 

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, mengungkapkan bahwa kekuatan utama program terletak pada jaringan pendamping keluarga yang tersebar luas di seluruh wilayah.

Saat ini, Jawa Barat memiliki sekitar 37 ribu tim pendamping keluarga atau setara dengan lebih dari 111 ribu personel di lapangan. Mereka menjadi ujung tombak dalam memastikan intervensi berjalan langsung di tingkat keluarga.

Namun demikian, Dadi mengakui masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait layanan MBG 3B yang belum sepenuhnya merata.

“Dari seluruh fasilitas yang ada, baru sekitar 60 persen yang sudah melayani program 3B. Ini yang terus kita dorong agar cakupannya semakin luas,” ujarnya.

Baca juga

Jabar Kejar Zero Stunting, Wagub Erwan Dorong Aksi hingga Desa

Untuk mengoptimalkan kinerja di lapangan, pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan tambahan berupa sarana operasional, termasuk kendaraan bagi tim di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

Menurut Dadi, dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas dan efektivitas pendamping dalam menjangkau masyarakat, terutama di wilayah yang sulit diakses.

"Rakorda ini diharapkan tidak berhenti pada tataran perencanaan, melainkan melahirkan langkah konkret yang mampu menjawab tantangan di lapangan serta mempercepat terwujudnya generasi emas Indonesia 2045," paparnya. (*)