TIMES BANDUNG, BANDUNG – Pemkot Bandung memperbolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mengadakan rapat di hotel bintang dua dan tiga sebagai upaya memulihkan industri perhotelan yang terdampak krisis ekonomi.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan kebijakan ini merupakan strategi untuk menggerakkan sektor perhotelan kelas menengah yang paling tertekan. “Kami akan mulai lakukan secara perlahan, adaptasi karena tujuan utama kita adalah membantu menghidupkan kembali hotel-hotel bintang 3 dan bintang 2," ujar Farhan di Bandung, Senin (16/6/2025).

Kebijakan ini difokuskan pada hotel dengan tingkat okupansi rendah dan yang terindikasi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hanya hotel dengan kriteria tertentu yang akan diprioritaskan untuk kegiatan pemerintah. Industri pariwisata perlu mendapat insentif agar tetap bisa bertahan.

Pemkot Bandung juga sedang menyusun skema insentif tambahan bagi hotel yang memenuhi syarat, salah satunya komitmen tidak melakukan PHK selama menerima bantuan. "Hotel bintang 3, bintang 2, hingga melati bisa dapat insentif asal tidak melakukan PHK," jelas Farhan.

Ia menanggapi imbauan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menganjurkan ASN menggelar rapat di kantor. Menurutnya, kewenangan provinsi dan kota berbeda. Menurutnya, kebijakan fokus pada penyelamatan ekonomi lokal, terutama perhotelan yang berkontribusi besar terhadap PAD dan lapangan kerja.

Sektor perhotelan di Bandung menjadi salah satu penyumbang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkot berharap kebijakan ini dapat mendorong aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) untuk menggerakkan perekonomian. (*)