TIMES BANDUNG, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa lembaga legislatif akan memastikan Rancangan APBN 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam pidato penutupan Masa Persidangan III 2024/2025 di Senayan, Selasa (28/5/2025).

"DPR RI akan terus mencermati agar APBN Tahun Anggaran 2026 dirancang adaptif dan tangguh dalam menghadapi tekanan global sekaligus mampu menjawab kebutuhan rakyat dalam pembangunan nasional," tegas Puan.

Respons terhadap Dinamika Global

Mantan Menko PMK ini menyoroti berbagai tantangan eksternal seperti perang dagang, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi ekonomi dunia yang turut memengaruhi stabilitas nasional. Menurutnya, intervensi kebijakan yang tepat diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial.

Menurutnya, pembangunan nasional saat ini menghadapi kendala multidimensi. Namun, kapasitas fiskal membatasi ruang gerak. Karena itu, program prioritas harus terukur dan terkoordinasi.

Peran Konstitusional DPR

Puan menyatakan DPR akan:

1. Memperkuat kebijakan pemerintah melalui fungsi pengawasan

2. Menyelesaikan pembahasan 8 RUU yang masih dalam tahap awal

3. Mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi melalui:

   • Hak masyarakat untuk didengar

   • Hak mendapatkan penjelasan

   • Hak atas pertimbangan pendapat

Evaluasi Kinerja Fiskal

Terkait APBN 2025, Puan mengapresiasi konsolidasi fiskal triwulan I namun mengingatkan:

• Efisiensi anggaran harus diimbangi transparansi

• Setiap rupiah APBN adalah amanah rakyat

Kerangka Ekonomi Makro 2026 yang mengusung tema kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dinilai Puan sebagai langkah strategis. Puan menegaskan di tengah ketidakpastian global, ketahanan domestik wajib jadi prioritas. (*)