Selama hampir 13 tahun diterapkan, Undang-undang Informasi dan Transaski Elektronik (UU ITE) baru direvisi dua kali, yakni tahun 2016 dan 2021 saat ini, sesuai perintah Presiden Jokowi awal Februari 2021.
BANDUNG – Selama hampir 13 tahun diterapkan, Undang-undang Informasi dan Transaski Elektronik (UU ITE) baru direvisi dua kali, yakni tahun 2016 dan 2021 saat ini, sesuai perintah Presiden Jokowi awal Februari 2021.
Rektor Universitas Widyatama Bandung Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.Ip., M.Si., mengatakan revisi UU ITE dapat dinilai efektif jika dirasa sudah lebih baik dan adil.
"Ketika ditanya efektif atau engga? Tentu pastinya efektif, karena walau bagaimana pun revisi itu kan tujuannya supaya dia berlaku lebih baik dan lebih adil, maka ukurannya kalau dia adil, maka efektif," jelas Prof Oby, sapaan Prof Obsatar, Selasa (23/2/21).
Menurut Oby, pada dasarnya UU ITE masih menyasar pengguna media sosial. Ia pun menilai hal tersebut tidak adil. "Jadi keliatannya masih tidak adil ya, karena itu perlu dilakukan revisi, meski sampai hari ini masih terjadi perdebatan, antara pelaksanaan revisi atau tidak direvisi," tuturnya.
Ia berharap UU ITE luar negeri dapat menjadi tolak ukur bagi UU ITE di Indonesia. "Karena keliatannya kita juga harus mulai melihat UU ITE itu berada di Komisi I DPR RI, di mana Komisi I itu selain menangani komunikasi, dia juga menangani masalah internasional. Maka UU ITE itu seharusnya mencoba untuk mem-benchmark UU ITE yang lain ada di luar negeri," jelasnya.
Oby berharap pembahasan revisi UU ITE dapat sinkron untuk ke depannya. "Jadi, jangan sampe tidak sinkron dong hasil Komisi I DPR RI. Jangan hanya mengambil patokan sendiri. Terus kemudian karena waktu itu suasana kebatinannya ketika dibuat UU ITE itu memang sedang mendesak sifatnya, sehingga dibuat isinya subtansi tidak bisa mengikuti perkembangan," kata Prof Oby.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
