Prabowo Direncanakan Bertemu Trump Bahas Tarif Impor AS ke Indonesia
Jumat, 11 Juli 2025 - 16:22
Presiden RI Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Kamis (12/6/2025) malam. (FOTO: ANTARA)
TIMES BANDUNG, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berpeluang mengadakan pertemuan langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membahas kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan terhadap produk Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (11/7/2025).
Meski belum memiliki jadwal pasti, Prasetyo memastikan bahwa opsi pertemuan antarpemimpin negara tetap terbuka. “Ada (kemungkinan rencana bertemu Trump), tapi saya belum bisa memastikan kapan,” ujar Prasetyo kepada media.
Saat ini, Presiden Prabowo tengah menjalani kunjungan luar negeri selama dua pekan, dimulai dari Arab Saudi dan Brasil, sebelum melanjutkan ke Belgia dan Prancis.
Tim Negosiator Indonesia Telah Dikirim ke Amerika Serikat
Sambil menunggu kemungkinan pertemuan tingkat tinggi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim negosiator ke Amerika Serikat. Delegasi dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Tim ini bertugas menegosiasikan ulang kebijakan tarif impor AS yang dianggap memberatkan.
Menurut Prasetyo, fokus utama negosiasi adalah meminta tinjauan ulang terhadap kebijakan tarif agar lebih berpihak pada kepentingan perdagangan Indonesia. “Kita berharap Pemerintah Amerika dapat mempertimbangkan. Mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia supaya tim negosiator dapat memberikan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara kita,” ucapnya.
Tarif Impor 32 Persen Tak Terkait Keanggotaan BRICS
Prasetyo juga membantah spekulasi bahwa tarif impor yang dikenakan AS berkaitan dengan status keanggotaan penuh Indonesia di kelompok BRICS. Menurutnya, pengenaan tarif tersebut telah ditetapkan jauh sebelum Indonesia resmi masuk BRICS.
“Pengenaan tarif 32 persen itu pun kan jauh-jauh hari sebelum kita dinyatakan menjadi anggota penuh BRICS. Saya pikir enggak ada hubungannya,” tegasnya.
Seperti diketahui, pada April 2025 lalu, Presiden Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap sejumlah mitra dagang, termasuk Indonesia. Meski negosiasi masih berlangsung, tarif tersebut hingga kini belum direvisi.
Pemerintah Indonesia Masih Miliki Peluang Negosiasi
Dalam penjelasan terpisah, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia masih memiliki ruang untuk melanjutkan proses negosiasi. Ia menyebut pihak AS telah membuka peluang tanggapan lebih lanjut.
“Makanya dari surat itu kita menganggap bahwa kita masih punya peluang untuk berdiskusi lagi. Pihak AS juga menyampaikan bahwa mereka akan merespons, jadinya ini (tarif) belum final,” kata Haryo saat media briefing di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Saat ini, Menko Airlangga berada di Washington DC dan dijadwalkan melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat. Pertemuan tersebut mencakup diskusi bersama Secretary of Treasury Scott Bessent, Kepala United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer, dan Secretary of Commerce Howard Lutnick.
Menjaga Kepentingan Nasional di Tengah Tekanan Global
Haryo memastikan bahwa seluruh langkah negosiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia bertujuan untuk melindungi dan mengoptimalkan kepentingan nasional. “Karena masih tersedia ruang untuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah AS, Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan,” ujarnya.
Pemerintah berharap proses ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan saling menguntungkan, terlebih dalam upaya Indonesia memperkuat posisi perdagangan global di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi dunia.(*)
Berita
TIMES Bandung