TIMES BANDUNG, GRESIK – Marwah lembaga legislatif tercoreng setelah mencuat kabar seorang anggota DPRD Gresik diduga meminta rumah murah kepada salah satu developer perumahan The Oso di Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Informasi yang beredar menyebutkan, harga rumah yang semestinya Rp400 juta diminta agar bisa ditebus hanya Rp200 juta. Kasus permintaan ‘jatah khusus’ itu diungkap kuasa hukum Perumahan The Oso, Debby Puspita Sari.

Debby bercerita bahwa pada Jumat (12/9/2025) lalu, Komisi III DPRD Gresik melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perumahan The Oso. Sejumlah anggota dewan hadir di sana.

“Surat undangan kunjungan tidak diberikan secara langsung kepada The Oso, hanya melalui perangkat desa via WhatsApp,” ujar Debby, Minggu (14/9/2025).

Tak hanya itu, Debby juga menyesalkan bila saat sidak, oknum dewan bukannya fokus soal drainase sebagaimana tertuang dari surat elektronik kunjungan, justru meminta jatah rumah dengan harga murah.

“Dia katakan, saya beli tapi dengan harga Rp200 juta. Saya minta dua. Kalau owner ngasih dua unit rumah itu, nanti perumahan saya backup penuh gak akan saya bikin rame. Katanya gitu," papar Debby menirukan ucapan oknum dewan tersebut.

"Lah saya kan tanya loh backup yang bagaimana pak? Terus ada omongan tidak enak ke saya. Lalu bilang ke saya, ini kalau pengacara yang turun berarti ada apa ini? Berarti kan ada sesuatu yang tidak baik. Kamu ketakutan ya?” imbuh Debby. 

Debby menjelaskan bahwa permintaan itu separuh dari harga pasaran rumah di The Oso yang dipatok Rp 400 jutaan bukan hanya sekali saja. “Sehari sebelum sidak atau H-1 sidak juga bilang,” terangnya.

Dia menegaskan bahwa perizinan perumahan sudah lengkap, mulai dari izin pembangunan tahun 2023 hingga dokumen pendukung seperti izin banjir. Saat ini perumahan The Oso belum memasuki tahap pembangunan massal, baru sebatas rumah contoh dan akses jalan sehingga ia heran bila anggota sidak.

“Ujung-ujungnya, sidak belum dibuka, belum assalamu’alaikum, langsung bilang mana izin-izinnya. Padahal ini bukan kewenangan Komisi III, melainkan Komisi II. Kami sudah diperiksa oleh dinas perizinan dan Komisi II, semua izin lengkap,” tambah Debby.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulisno Irbansyah menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar pertemuan terkait kasus ini. “Besok Senin kita rapat,” jawabnya singkat. (*)