TIMES BANDUNG, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini tengah fokus menangani ratusan korban keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa langkah penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menunggu evaluasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) selaku otoritas program.

“Nanti itu otoritasnya BGN. Kami akan berikan masukan objektif kepada BGN, berdasarkan data dan fakta. Keputusan tetap di pusat, kami hanya memberi feedback,” kata Herman, Rabu (24/9/2025).

Menurutnya, sampel makanan dari tiga dapur SPPG penyebab keracunan sudah dikirim ke laboratorium. Hasilnya akan dijadikan dasar laporan resmi ke BGN.

“Jangan sampai ada informasi keliru atau hoaks. Semua harus berdasarkan hasil uji laboratorium,” jelasnya.

Tiga Dapur SPPG Penyebab Keracunan

Herman mengungkapkan ada tiga dapur SPPG di Kabupaten Bandung Barat yang diduga menjadi sumber keracunan massal, yakni dua dapur di Cipongkor dan satu di Kecamatan Cihampelas.

“Di Cihampelas tercatat sudah lebih dari 50 siswa terdampak. Sementara di Cipongkor, dari 3.800 siswa penerima MBG, sekitar 500 di antaranya mengalami gejala keracunan,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut, 400 korban tercatat di Cipongkor dan 100 lainnya di Citalem.

“Semua langsung kami tangani, termasuk memastikan ketersediaan tenaga medis, obat-obatan, oksigen, serta koordinasi dengan rumah sakit rujukan,” tambah Herman.

Prioritaskan Penanganan Medis

Untuk penanganan, tenaga medis dan ambulans dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat dikerahkan. Rumah sakit rujukan di sekitar wilayah terdampak juga disiapkan maksimal, termasuk ruang rawat inap.

“Keselamatan anak adalah prioritas nomor satu. Kami pastikan semua ditangani cepat, profesional, dan tidak kekurangan fasilitas,” tegas Herman.

Meski mendapat desakan penutupan dapur MBG, Pemprov Jabar menegaskan program nasional ini tetap didukung. Evaluasi menyeluruh akan menunggu keputusan BGN, dengan pertimbangan utama adalah kesehatan dan keselamatan siswa.(*)