TIMES BANDUNG, JAKARTA – Peneliti sejarah pers Indonesia, Dr. Raisye Soleh Haghia, menegaskan peran kunci Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai motor penggerak perubahan dalam perjuangan kebebasan pers dan pembentukan jurnalisme independen di Tanah Air pada periode 1994 hingga 1999.

Hal ini disampaikan saat ujian terbuka promosi doktoralnya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Selasa, 10 Juni 2025, dengan hasil kelulusan "sangat memuaskan".

Dalam disertasinya yang berjudul "Meretas Jalan Kebebasan: Peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam Mewujudkan Jurnalisme Independen di Indonesia 1994-1999", Raisye menjabarkan bagaimana AJI lahir sebagai respons terhadap situasi represif di era Orde Baru yang mengekang ruang berekspresi dan mengendalikan media melalui izin penerbitan dan intervensi terhadap organisasi wartawan resmi.

Menurut Raisye, kemunculan AJI bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara dinamika global dan kondisi sosial domestik. Di satu sisi, akhir Perang Dingin dan derasnya arus informasi global memberi ruang bagi gagasan demokrasi untuk masuk.

Di sisi lain, munculnya kalangan jurnalis muda dan mantan aktivis mahasiswa yang kritis menjadi pendorong utama gerakan alternatif ini.

Strategi Multidimensi AJI

AJI memanfaatkan jejaring sosial dan pengalaman aktivisme para pendirinya untuk menyusun strategi perlawanan yang matang. Dari sekadar aksi simbolis, mereka kemudian mengembangkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terstruktur melalui empat pilar utama: kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil, pemanfaatan ranah hukum sebagai ruang perjuangan, perluasan jaringan internasional, serta pengembangan pendidikan dan media alternatif seperti majalah Suara Independen.

Raisye menjelaskan bahwa pendekatan tersebut mencerminkan bukan hanya ketajaman strategi, tetapi juga transformasi cara pandang gerakan sosial di Indonesia terhadap perubahan.

Dampak Jangka Panjang dan Warisan Strategis

Dalam jangka pendek, kehadiran AJI berhasil membuka ruang alternatif bagi jurnalisme independen di tengah tekanan politik. Dalam jangka panjang, AJI menjadi bagian dari proses penting penyusunan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, serta turut mengubah lanskap pers nasional ke arah yang lebih demokratis dan mandiri.

Dari sisi akademik, Raisye menyebut penelitiannya memperkaya kajian sejarah pers Indonesia melalui perspektif history from below, yang menempatkan aktor akar rumput sebagai pelaku utama sejarah. Penelitian ini juga mengembangkan pendekatan gerakan sosial sebagai kerangka analisis baru dalam studi sejarah media, serta menyoroti pentingnya pendekatan multidisipliner.

“Penelitian ini menambahkan pemahaman baru terhadap teori aksi kolektif Charles Tilly dengan mengidentifikasi varian gerakan profesional yang ditopang oleh modal sosial budaya dan pola perlawanan hybrid,” jelas Raisye.

Konteks Kekinian dan Agenda Riset Lanjutan

Menurut Raisye, pengalaman AJI memiliki relevansi praktis hingga kini. Bagi dunia pers, gerakan ini merupakan cermin ketahanan jurnalis menghadapi tekanan politik. Bagi gerakan sipil, AJI memberi contoh konkret tentang sinergi antara aksi langsung dan pembangunan kapasitas jangka panjang.

Ia menambahkan, prinsip-prinsip seperti penguatan jejaring internal, sinergi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital tetap relevan untuk menjawab tantangan media di era kini.

Penelitian ini juga membuka peluang bagi kajian lanjutan, seperti studi tentang adaptasi gerakan pers di era digital, eksplorasi jejaring intelektual AJI secara global, hingga pemetaan nilai-nilai AJI yang diwariskan kepada jurnalis generasi pasca-Reformasi.

“Yang paling berharga dari perjuangan AJI adalah pembuktiannya bahwa jurnalisme independen bisa tumbuh bahkan dalam sistem yang mengekang, dan justru mampu menjadi pendorong utama perubahan sosial menuju demokratisasi,” kata Raisye. (*)