TIMES BANDUNG, BANDUNG – Masjid Raya Bandung kini menatap babak baru dalam pengelolaan dan peran sosialnya. Dengan dikukuhkannya pengurus nadzir baru pada 7 Oktober 2025, masjid bersejarah yang telah berdiri lebih dari dua abad ini menegaskan komitmennya untuk menjadi pusat kemandirian wakaf dan pemberdayaan umat di Jawa Barat.

Di bawah kepemimpinan Ketua Nadzir, Roedy Wiranatakusumah, S.H., arah pengelolaan masjid difokuskan pada tata kelola modern, sinergi lintas sektor, dan pelibatan masyarakat yang lebih luas. “Kami berharap dengan manajemen baru yang lebih solid, Masjid Raya Bandung bisa kembali menjadi pusat berbagi dan pusat keunggulan,” ujar Roedy.

Menurutnya, kepengurusan nadzir kali ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan keagamaan, tetapi juga pada penguatan fungsi sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya. “Kami ingin mengembalikan marwah Masjid Agung ini sebagai tempat yang memberi pencerahan dan peningkatan mutu bagi umat. Baik dari kalangan pemuda, akademisi, hingga masyarakat umum,” lanjutnya, Selasa (07/10/2025). 

Langkah awal yang ditempuh kepengurusan baru ini adalah menyusun program jangka menengah selama tiga tahun ke depan, dengan fokus pada kemandirian kelembagaan dan pemanfaatan potensi wakaf secara produktif. Roedy menjelaskan bahwa seluruh program tersebut akan dijalankan dengan dukungan berbagai pihak.

“Insya Allah kami didukung oleh stakeholder, akademisi, lembaga perbankan, organisasi Islam, serta para budayawan. Masjid ini terbuka untuk kolaborasi tanpa sekat,” katanya.

Selain memperkuat pengelolaan internal, Masjid Raya Bandung juga berupaya menjadi model pengelolaan wakaf yang transparan dan profesional. Roedy menegaskan pentingnya membangun kerja sama strategis dengan lembaga keuangan syariah dan instansi pemerintah untuk memastikan aset wakaf dapat memberikan manfaat nyata.

Ia juga menyinggung rencana perubahan nama yang tengah dikaji sebagai bagian dari reposisi masjid dalam konteks sejarah dan fungsi. “Ada usulan agar nama Masjid Raya Bandung menjadi Masjid Agung Dalam Kaum atau Masjid Agung Asia-Afrika. Tujuannya untuk memperkuat nilai historis dan identitas keislaman Bandung di level nasional maupun internasional,” jelasnya.

Sejalan dengan visi tersebut, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Dr. H. Jajang Apipudin, M.Ag., menilai penguatan nadzir Masjid Raya Bandung merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem wakaf produktif.

“Nadzir wakaf memiliki peran yang sangat strategis. Bahkan Presiden memberi perhatian besar terhadap penguatan wakaf dan ekonomi Islam,” ujarnya.

Dr. Jajang menambahkan, pengelolaan wakaf harus dijalankan sesuai prinsip syariah yang tegas. “Ada tiga hal yang perlu dijaga: objek wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Karena itu, pengurus nadzir memegang amanah besar dalam menjaga dan mengembangkan aset wakaf,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Agama, hingga kini tercatat 87.754 bidang tanah wakaf di Jawa Barat, namun baru sekitar 55 persen yang telah bersertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Potensinya luar biasa besar. Apalagi Masjid Raya Bandung berada di pusat kota dengan akses publik yang tinggi. Bila dikelola optimal, manfaatnya bisa dirasakan luas oleh masyarakat sekitar dan para pengunjung kota ini,” jelasnya.

Roedy juga memiliki visi jangka panjang yang lebih luas. Ia ingin menjadikan Masjid Raya Bandung sebagai simbol konektivitas lintas bangsa dan kebudayaan. “Kami bermimpi pada tahun 2030, saat peringatan 75 tahun Konferensi Asia Afrika, para delegasi dari berbagai negara bisa kembali beribadah di sini. Masjid ini lahir dari sejarah peradaban, dan kami ingin terus menjaga nilai-nilai itu,” ujarnya.

Kini, dengan kepengurusan yang baru dan semangat kolaboratif, Masjid Raya Bandung berupaya memperkuat posisinya tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pengembangan masyarakat dan ekonomi syariah. Melalui tata kelola nadzir yang lebih transparan dan partisipatif, masjid ini diharapkan mampu menjadi contoh pengelolaan wakaf modern yang berdaya guna bagi umat. Sebuah langkah nyata menuju kemandirian dan kemaslahatan bersama. (*)