TIMES BANDUNG, BANDUNG – Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Jawa Barat menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi. Hingga pertengahan 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat mencatat jumlah kasus yang melibatkan anak laki-laki dan perempuan korban kekerasan seksual mencapai hampir 1.600 orang.

Kepala Dinas DP3AKB Jawa Barat, dr.Siska Gerfianti,Sp.DPL.,M.HKes. mengungkapkan fakta ini dalam sesi door stop bersama awak media, Selasa (22/7/2025). Menurutnya, mayoritas kasus berasal dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pengasuhan yang tidak memadai.

"Banyak dari korban berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai, tidak tinggal bersama, atau bahkan anak-anak yang dititipkan karena orang tuanya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku, termasuk dari lingkaran terdekat korban," ungkap Siska.

Ia menambahkan, tak sedikit pelaku merupakan ayah tiri, paman, atau tetangga yang dikenal baik oleh korban. Dalam beberapa kasus, perempuan juga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sekitar yang mereka kenal dan percayai.

Menurut Siska, ada tiga faktor dominan yang memicu tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan. Pertama, pengasuhan keluarga yang lemah. Ketika keluarga tidak mampu memberikan lingkungan aman dan suportif, anak-anak menjadi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Faktor kedua adalah persoalan keamanan. Siska mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap aktivitas anak-anak di malam hari. Ia mendukung penuh penerapan jam malam untuk anak-anak di Jawa Barat, yakni dari pukul 21.00 malam hingga 04.00 dini hari.

“Kalau sudah malam, mohon jangan biarkan anak-anak, terutama perempuan, berkeliaran sendirian. Lingkungan malam yang tidak terkontrol sangat berisiko. Ini bukan soal membatasi kebebasan, tetapi bentuk perlindungan dari kemungkinan buruk yang bisa menimpa anak-anak,” tegasnya.

Faktor ketiga, menurut Siska, adalah aspek sosial yang masih kerap menyalahkan korban. Dalam banyak kasus, korban justru mendapatkan stigma negatif, bahkan disalahkan karena cara berpakaian atau gaya pergaulan.

“Kita perlu ubah paradigma ini. Sudah saatnya masyarakat berpihak pada korban, bukan malah menyudutkan. Tugas kita semua adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan korban, bukan memperparah trauma mereka,” jelasnya.

Jabar Cekas: Lima Langkah Berani Cegah Kekerasan

Sebagai bagian dari upaya strategis, DP3AKB Jawa Barat meluncurkan program Jabar Cekas (Jawa Barat Berani Cegah Tindak Kekerasan). Program ini mendorong masyarakat untuk aktif melindungi diri dan orang sekitar melalui lima prinsip berani: berani melapor, berani berkata tidak, berani maju, berani menolak, dan berani berpihak pada korban.

"Jabar Cekas adalah wujud komitmen kita bersama dalam melawan kekerasan seksual. Program ini hadir untuk mendorong keberanian, tidak hanya dari korban, tetapi juga dari masyarakat agar tidak ragu melindungi dan mendampingi korban," kata Siska.

Selain itu, DP3AKB juga telah mengembangkan berbagai program edukatif seperti Sekolah Pernikahan, Sekolah Parenting, dan Sekolah Perempuan Jawa Barat. Ketiganya bertujuan memperkuat fondasi keluarga dan meningkatkan literasi masyarakat tentang relasi yang sehat dan pengasuhan yang aman.

Layanan Konsultasi dan Pengaduan Terintegrasi

Bagi masyarakat yang membutuhkan tempat untuk mengadu atau merasa menjadi korban kekerasan, Siska mendorong pemanfaatan layanan yang telah disediakan pemerintah. Salah satunya melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

"Jika ada yang merasa tidak nyaman, mengalami bullying, atau kekerasan, silakan hubungi layanan Sapa 129 atau hotline kami di 0852-2220-6777. Layanan ini tersedia untuk memberikan dukungan psikologis, hukum, dan sosial kepada korban," jelas Siska.

Siska menegaskan bahwa perlindungan anak dan perempuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak semua pihak—keluarga, tokoh masyarakat, sekolah, hingga aparat desa—untuk bergandengan tangan dalam mencegah dan menangani kekerasan.

"Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih. Jangan biarkan satu anak pun menjadi korban kekerasan hanya karena kita abai," pungkasnya.

Dengan sinergi lintas sektor dan penguatan kesadaran kolektif, DP3AKB optimistis upaya perlindungan anak dan perempuan di Jawa Barat akan semakin kuat dan berdampak nyata bagi terwujudnya provinsi yang aman, setara, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. (*)