BANDUNG – Kondisi pengelolaan Bandung Zoo kembali menjadi sorotan publik. DPRD Jabar (Jawa Barat) memastikan akan memanggil Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat serta Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Pemanggilan itu dilakukan guna meminta kejelasan tanggung jawab atas polemik yang terjadi di kebun binatang tersebut.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan pemanggilan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (30/3/2026).

Langkah ini diambil sebagai respons atas memburuknya kondisi tata kelola, termasuk insiden kematian dua anak harimau benggala, Huru dan Hara, yang memicu keprihatinan luas.

“Kami akan memastikan seluruh pihak terkait menjalankan tanggung jawabnya dengan benar,” ujar Ono saat meninjau langsung Bandung Zoo, Jumat (27/3/2026).

Ia menegaskan bahwa keselamatan satwa harus menjadi prioritas utama dalam situasi saat ini. Salah satu opsi yang pernah diajukan DPRD adalah relokasi satwa ke kebun binatang lain yang dinilai lebih siap, seperti di Jakarta maupun Surabaya.

Menurut Ono, komunikasi lintas daerah sebenarnya telah dilakukan antara sejumlah kepala daerah. Namun hingga kini, langkah konkret belum terealisasi sehingga kondisi satwa dinilai masih rawan.

Dalam masa transisi pengelolaan sejak Agustus 2025 hingga Februari 2026, operasional Bandung Zoo disebut hanya bergantung pada donasi pengunjung. Dampaknya, kualitas pakan satwa dilaporkan mengalami penurunan.

Meski saat ini pemerintah pusat telah menyediakan pakan standar, persoalan baru muncul dalam mekanisme pembayaran yang kerap terlambat. Kondisi tersebut membuat para pekerja di lapangan harus berhadapan langsung dengan tuntutan dari pihak pemasok.

Tak hanya itu, kebutuhan operasional lain seperti tambahan pakan, bahan bakar, hingga perawatan lingkungan juga dinilai belum terpenuhi secara optimal. Ono menilai minimnya dukungan fasilitas memperparah kondisi di lapangan.

Ia juga menyoroti belum adanya koordinasi yang solid pascapengambilalihan pengelolaan oleh kementerian. Hingga kini, rapat koordinasi dengan tenaga teknis seperti kurator dan keeper disebut belum berjalan maksimal.

“Ketiadaan standar operasional prosedur membuat pelaksanaan di lapangan menjadi tidak terarah,” kata Ono.

Di sisi lain, status pengelolaan satwa yang terbagi antara negara dan yayasan turut memperumit penyelesaian masalah karena masih dalam proses hukum.

Ono menambahkan, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah, muncul wacana penggalangan donasi publik untuk memastikan kebutuhan satwa tetap terpenuhi.

Selain persoalan satwa, perhatian juga tertuju pada nasib ratusan karyawan Bandung Zoo yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian. Mereka tetap menjalankan tugas merawat satwa, meski status pekerjaan dan kepastian penghasilan belum jelas.

DPRD Jawa Barat mendorong Pemerintah Kota Bandung segera mengambil langkah konkret, termasuk membuka kemungkinan skema pengangkatan tenaga melalui jalur tertentu.

“Ini bukan hanya soal pengelolaan, tetapi juga menyangkut kemanusiaan dan kesejahteraan para pekerja. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian,” pungkas Ono. (*)