TIMES BANDUNG, BANDUNG – Hari ini, Sabtu (03/02/2024), Keluarga Besar Civitas Akademika Universitas Padjadjaran di Bandung membuat petisi, mengkritik pemerintahan Presiden RI Joko Widodo agar Indonesia harus kembali negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat.

“Universitas Padjadjaran yang menjunjung pola ilmiah pokok, bina mulia hukum lingkungan hidup dalam pembangunan nasional menyerukan agar presiden, para pejabat publik, kandidat capres cawapres, dan para elit politik serta masyarakat untuk turut bersama dalam penyelamatan negara hukum dan demokratis, beretika, bermartabat dan melaksanakan poin-poin yang diminta,” ujar Prof. Ganjar Kurnia, Ketua Senat Universitas Padjadjaran.

“Poin-poin tersebut adalah dalam pelaksanaan demokrasi, harus menjunjung pada etika hukum dan bersandar pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten,” terang Ketua Senat Universitas Padjadjaran itu.

Ia pun menjelaskan bahwa presiden dan elit politik harus menjadi keteladan, kepatuhan terhadap hukum dan etika. Bukan justru menjadi contoh melanggar etika, apa yang diucap tidak sesuai dengan kenyataan.

Ganjar memaparkan bahwa negara dan pemerintah beserta aparaturnya harus hadir sebagai pengayom dan penjaga pelaksanaan demokrasi yang berintegritas, dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan-kontestan pemilu. Mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk serta berpartisipasi aktif dalam  konstestasi pemilu 2024 dengan memilih para calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan yang sungguh, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi.

Ia mengajak bersama-sama dengan seluruh masyarakat menjaga penyelenggaraan pemilu 20224 agar kondusif, aman, dan bermartabat serta mengawal hasil penyelenggaraan 2024 sampai terbentuknya pemerintahan baru sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

Ketua Senat Universitas Padjadjaran Prof. Ganjar Kurnia menekankan agar Presiden RI Joko Widodo agar kembali kepada tugas-tugas pemerintahannya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara serta tidak mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok saja.