TIMES BANDUNG, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tidak akan mengadakan pesta kembang api atau perayaan tahun baru dalam menyambut pergantian tahun 2025 ke 2026. Kegiatan resmi pemerintah kemungkinan akan digantikan dengan doa bersama oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung Sate, Bandung.

Masyarakat pun diimbau untuk mengisi malam tahun baru dengan kegiatan positif seperti berkumpul dan makan bersama keluarga, serta berdoa. "Pemprov tidak ada, kita hanya memonitor di masyarakat agar tahun barunya berjalan efektif dan teman-teman ASN di Gedung Sate ada nanti berdoa bersama," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Selasa (23/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa di Jawa Barat tidak ada euforia khusus dalam merayakan tahun baru, sehingga pemerintah tidak merasa perlu menggelar acara besar. "Kalau kita kan memang enggak punya perayaan, ya nanti yang mau menyelenggarakannya juga siapa kan ya, di Jabar relatif tidak terlalu euforia saat tahun baru," ujarnya.

Dedi meminta masyarakat merayakan pergantian tahun dengan khidmat dan menghindari euforia berlebihan, terlebih dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. "Akhir tahun saya harapkan dilaksanakan dengan doa. Artinya setiap orang tidak mengekspresikan secara berlebihan, hati-hati di jalan, hati-hati di tempat wisata, hati-hati terhadap curah hujan," pesannya.

Ia menambahkan bahwa tahun baru sebaiknya dijadikan momentum evaluasi diri, bukan sekadar perayaan yang berpotensi menimbulkan keramaian dan risiko keselamatan. "Semua orang harus hati-hati dan rayakan tahun baru sebagai bahan evaluasi agar tahun depan jauh lebih baik," tutur Dedi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kelas I Bandung memprediksi perayaan tahun baru 2026 di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan. Masyarakat diimbau melakukan mitigasi kebencanaan hidrometeorologi.

Sebelumnya, Pemprov Jabar telah menetapkan status siaga darurat bencana untuk 27 kabupaten dan kota melalui Keputusan Gubernur Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025. Status ini berlaku mulai 15 September 2025 hingga 30 April 2026, mencakup ancaman banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, abrasi, dan tanah longsor.

Dalam keputusan tersebut, Dedi juga meminta kepala daerah mempersiapkan anggaran dan langkah antisipasi jika terjadi bencana dalam beberapa bulan ke depan. Pembiayaan penanganan darurat akan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah.(*)